Hak Wajib Pajak
NPWP, lapor SPT, SP2DK, keberatan & banding, sanksi, dan angsuran — di bawah UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU HPP 7/2021.
Covered in this guide:
Pajak Anda diatur empat UU besar: UU KUP 6/1983 (NPWP, SPT, pemeriksaan), UU PPh 7/1983, UU PPN 8/1983, dan UU HPP 7/2021 yang menyatukan perubahan terakhir (PPN 11% sejak 1 April 2022, lapisan baru PPh 35%, UMKM omzet ≤Rp500 juta bebas PPh Final). Pelaksana: DJP Kemenkeu. Sengketa yang tak selesai di keberatan masuk Pengadilan Pajak (UU 14/2002) — putusannya cuma bisa di-PK ke Mahkamah Agung.
Undang-Undang Pokok
UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP
UU 6/1983 (terakhir diubah UU 7/2021 HPP)
Ketentuan umum perpajakan: NPWP, SPT, pemeriksaan, SKP/STP, keberatan, sanksi administrasi, dan pidana pajak.
UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh
UU 7/1983 (terakhir diubah UU 7/2021 HPP)
Subjek dan objek PPh, tarif PPh OP (5%–35%) dan Badan (22%), PTKP, dan pemotongan/pemungutan PPh.
UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN & PPnBM
UU 8/1983 (terakhir diubah UU 7/2021 HPP)
Tarif PPN 11% sejak 1 April 2022, mekanisme Pengusaha Kena Pajak, faktur pajak, dan pengkreditan pajak masukan.
UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP
UU 7/2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
Mengubah UU KUP, PPh, dan PPN; menaikkan PPN ke 11%, menambah lapisan PPh OP 35%, dan membuka PPS 2022.
UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
UU 14/2002
Mengatur banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak, hukum acara, putusan, dan jalur Peninjauan Kembali ke MA.
NPWP & Kewajiban Lapor SPT Tahunan
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas administratif wajib pajak. UU KUP Pasal 2 menyatakan setiap orang yang memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri. Untuk orang priba...
Pemeriksaan Pajak & SP2DK
Tidak setiap surat dari DJP berarti pemeriksaan. Tahapnya bertingkat dan hak wajib pajak berbeda di tiap level.Tahap pertama: SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan). Diatur...
Keberatan & Banding ke Pengadilan Pajak
Sengketa pajak punya tiga tingkat banding yang berurutan dan masing-masing punya tenggat ketat. Lewat dari tenggat = hak gugur.Tingkat 1: Keberatan ke DJP (UU KUP Pasal 25). Kalau Anda tidak setuju de...
Sanksi Administrasi, STP & Permohonan Angsuran
Sebelum UU HPP, sanksi bunga pajak hampir semuanya 2% per bulan dengan banyak pasal yang tarifnya identik. UU HPP mengubah pendekatannya: tarif bunga sekarang mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia...