Kenali Hak Anda — Indonesia

Hak Anda di Indonesia, dijelaskan dalam bahasa sehari-hari — dengan pasal UU dan langkah konkret untuk bertindak.

Apa yang sedang Anda alami?

Saya di-PHK tanpa pesangon yang wajarHak Pekerja Lembur saya tidak dibayar dengan benarHak Pekerja Atasan menolak cuti melahirkan sayaHak Pekerja Pemilik kos mau mengusir saya tanpa suratHak Perumahan Saya ingin gugat ceraiHukum Keluarga Saya korban KDRT — apa yang bisa saya lakukan?Hukum Keluarga Penagih utang mengancam sayaHak Konsumen Saya ditipu pinjol ilegalHak Konsumen Saya ditangkap polisi — apa hak saya?Polisi BPJS Kesehatan saya tidak aktif saat butuhHak Kesehatan Saya akan kerja ke luar negeri sebagai PMIMigrasi Saya kena pemeriksaan pajak (SP2DK)Pajak

Sistem Hukum Indonesia

Indonesia negara kesatuan: hampir semua hak Anda diatur oleh undang-undang nasional yang sama dari Sabang sampai Merauke. Yang sering Anda temui di lapangan: UU Ketenagakerjaan 13/2003 jo. UU Cipta Kerja 6/2023, KUHP baru (UU 1/2023), KUHAP, UU Perlindungan Konsumen 8/1999, UU Perkawinan 1/1974, dan UU Kesehatan 17/2023.

Empat daerah punya kekhususan yang mengubah aturan main: Aceh (Qanun Jinayat, Mahkamah Syar'iyah), Papua dan Papua Barat (UU Otsus 21/2001 jo. 2/2021, hukum adat), DI Yogyakarta (UU Keistimewaan 13/2012, tanah Sultan Ground), dan DKI Jakarta (transisi ke DKJ pasca-IKN). Kalau Anda di sana, halaman hak terkait akan menjelaskan perbedaannya.

Telusuri per Kategori

Hak Pekerja

Upah, lembur, cuti, PHK & pesangon, PKWT/PKWTT, dan BPJS Ketenagakerjaan — di bawah UU 13/2003 jo. UU Cipta Kerja 6/2023.

Saat Berhadapan dengan Polisi

Hak saat ditangkap, ditahan, dan diperiksa polisi — batas 24 jam, hak didampingi advokat, BAP, dan praperadilan di bawah KUHAP.

Hak Perumahan & Sewa

Sewa, deposit, pengusiran, sertifikat (SHM/HGB), rumah susun, KPR, dan hak ulayat — di bawah UUPA 5/1960, KUHPerdata, dan UU 20/2011.

Hak Wajib Pajak

NPWP, lapor SPT, SP2DK, keberatan & banding, sanksi, dan angsuran — di bawah UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU HPP 7/2021.

Hukum Keluarga

Cerai, hak asuh anak, KDRT, harta gono-gini, dan waris — di bawah UU 1/1974 jo. UU 16/2019, KHI, KUHPerdata, dan UU 23/2004.

Hak Konsumen

BPSK, garansi, e-commerce, debt collector, pinjol, dan perlindungan data — di bawah UUPK 8/1999, UU PDP 27/2022, dan POJK.

Hak Warga Asing

Visa, ITAS/KITAS, ITAP/KITAP, izin kerja (RPTKA), dan deportasi — di bawah UU Keimigrasian 6/2011 dan PP 31/2013.

Hak Layanan Kesehatan

BPJS/JKN, gawat darurat tanpa uang muka, informed consent, rekam medis, dan pengaduan malpraktek — di bawah UU Kesehatan 17/2023.

Jalur Migrasi & PMI

Pelindungan PMI yang akan, sedang, atau pulang dari luar negeri — pendaftaran BP2MI/SISKOP2MI, P3MI legal, kontrak, dan KBRI/KJRI.

Penipuan, Kejahatan Siber & Pengembalian Dana

Setelah ditipu di Indonesia: laporkan ke patrolisiber.id (Bareskrim Polri), klaim pengembalian dana ke bank di bawah POJK 22/2023, dan eskalasi gratis ke LAPS SJK kalau bank menolak.

Pelindungan Data Pribadi & Hak Digital

UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi berlaku efektif 17 Oktober 2024. Hak akses, koreksi, dan penghapusan data; pasal kesusilaan UU 1/2024 ITE untuk NCII; takedown lewat Komdigi + StopNCII.org / NCMEC.

Cara Kerjanya

Cari situasi Anda

Telusuri kategori atau pilih situasi yang sesuai dengan masalah Anda — dari upah yang tidak dibayar, PHK, sampai sengketa BPJS atau penolakan cuti melahirkan.

Pahami hak Anda

Baca ringkasan dalam bahasa sehari-hari, dengan rujukan UU/PP, nomor pasal, dan link ke sumber primer di peraturan.bpk.go.id atau portal kementerian terkait.

Ambil tindakan

Dapatkan langkah konkret: ke mana mengadu (Disnaker, BPJS, Kemnaker, BP2MI, OJK, BPSK, PHI, Pengadilan Pajak), apa yang harus dibawa, dan bagaimana melanjutkan kalau diabaikan.