Hukum Keluarga
Cerai, hak asuh anak, KDRT, harta gono-gini, dan waris — di bawah UU 1/1974 jo. UU 16/2019, KHI, KUHPerdata, dan UU 23/2004.
Covered in this guide:
Perkawinan dan perceraian di Indonesia diatur UU 1/1974 jo. UU 16/2019 (usia minimum kawin: 19 tahun untuk pria dan wanita). Jalurnya dua: pasangan Muslim ke Pengadilan Agama (rujukan: Kompilasi Hukum Islam); pasangan non-Muslim ke Pengadilan Negeri (rujukan: KUHPerdata). KDRT punya UU sendiri — UU 23/2004 (PKDRT) — yang berlaku untuk semua agama dan menjamin perintah perlindungan, rumah aman, dan pendampingan hukum.
Undang-Undang Pokok
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019
UU 1/1974 jo. UU 16/2019
Kerangka utama: syarat sah perkawinan, usia minimum 19 tahun (pria & wanita), harta bersama, perceraian, dan kedudukan anak.
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
UU 23/2004 (PKDRT)
Mendefinisikan KDRT (fisik, psikis, seksual, penelantaran), perintah perlindungan dari pengadilan, kewajiban polisi & layanan terpadu, serta sanksi pidana.
UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
UU 7/1989 jo. UU 50/2009
Memberi Pengadilan Agama kewenangan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah bagi orang Muslim.
PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
PP 9/1975
Aturan teknis: pencatatan nikah, alasan-alasan perceraian (Pasal 19), mediasi, dan akta cerai.
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Inpres 1/1991 (KHI)
Rujukan materiil hakim Pengadilan Agama: nikah, cerai, hadhanah (anak <12 tahun umumnya pada ibu, Pasal 105), harta bersama, dan waris Islam.
Perceraian: Cerai Gugat & Cerai Talak
Di Indonesia, perceraian hanya sah kalau diputus pengadilan — tidak ada cerai di luar pengadilan, sekalipun keduanya sepakat. Yang membedakan adalah pengadilan mana dan siapa yang mengajukan:Untuk pas...
Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Setelah perceraian, kewajiban orang tua tidak putus. UU 1/1974 Pasal 41 menegaskan tiga hal: (a) ibu dan ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak demi kepentingan si anak; (b) ayah bertanggung ja...
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT) mengakui bahwa rumah tangga bisa jadi tempat paling tidak aman. UU ini bukan undang-undang perdata — ini undang-undang pidana khusus dengan sanksi...
Harta Gono-Gini (Harta Bersama)
Indonesia mengenal konsep harta bersama (sehari-hari disebut "gono-gini") dan harta bawaan. Aturan dasarnya UU 1/1974:Pasal 35 ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi...
Usia Minimum Menikah
Sebelum 2019, UU 1/1974 menetapkan usia minimum nikah berbeda untuk pria (19) dan wanita (16). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan ini diskriminatif. Sebagai re...
Waris & Warisan
Hukum waris di Indonesia tidak tunggal. Tiga sistem berjalan paralel:Hukum waris Islam (faraidh) — diatur dalam KHI Buku II (Pasal 171–193), diterapkan di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. B...