Hukum Keluarga
Cerai, hak asuh anak, KDRT, harta gono-gini, dan waris — di bawah UU 1/1974 jo. UU 16/2019, KHI, KUHPerdata, dan UU 23/2004.
Covered in this guide:
Perkawinan dan perceraian di Indonesia diatur UU 1/1974 jo. UU 16/2019 (usia minimum kawin: 19 tahun untuk pria dan wanita). Jalurnya dua: pasangan Muslim ke Pengadilan Agama (rujukan: Kompilasi Hukum Islam); pasangan non-Muslim ke Pengadilan Negeri (rujukan: KUHPerdata). KDRT punya UU sendiri — UU 23/2004 (PKDRT) — yang berlaku untuk semua agama dan menjamin perintah perlindungan, rumah aman, dan pendampingan hukum.
Undang-Undang Pokok
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019
UU 1/1974 jo. UU 16/2019
Kerangka utama: syarat sah perkawinan, usia minimum 19 tahun (pria & wanita), harta bersama, perceraian, dan kedudukan anak.
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
UU 23/2004 (PKDRT)
Mendefinisikan KDRT (fisik, psikis, seksual, penelantaran), perintah perlindungan dari pengadilan, kewajiban polisi & layanan terpadu, serta sanksi pidana.
UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
UU 7/1989 jo. UU 50/2009
Memberi Pengadilan Agama kewenangan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah bagi orang Muslim.
PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan
PP 9/1975
Aturan teknis: pencatatan nikah, alasan-alasan perceraian (Pasal 19), mediasi, dan akta cerai.
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Inpres 1/1991 (KHI)
Rujukan materiil hakim Pengadilan Agama: nikah, cerai, hadhanah (anak <12 tahun umumnya pada ibu, Pasal 105), harta bersama, dan waris Islam.
Perceraian: Cerai Gugat & Cerai Talak
Di Indonesia, perceraian hanya sah kalau diputus pengadilan — tidak ada cerai di luar pengadilan, sekalipun keduanya sepakat. Yang membedakan adalah pengadilan mana dan siapa yang mengajukan:Untuk...
Hak Asuh Anak (Hadhanah)
Setelah perceraian, kewajiban orang tua tidak putus. UU 1/1974 Pasal 41 menegaskan tiga hal: (a) ibu dan ayah tetap wajib memelihara dan mendidik anak demi kepentingan si anak; (b) ayah bertanggung...
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT) mengakui bahwa rumah tangga bisa jadi tempat paling tidak aman. UU ini bukan undang-undang perdata — ini undang-undang pidana khusus dengan...
Harta Gono-Gini (Harta Bersama)
Indonesia mengenal konsep harta bersama (sehari-hari disebut "gono-gini") dan harta bawaan. Aturan dasarnya UU 1/1974:Pasal 35 ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi...
Usia Minimum Menikah
Sebelum 2019, UU 1/1974 menetapkan usia minimum nikah berbeda untuk pria (19) dan wanita (16). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan ini diskriminatif. Sebagai...
Waris & Warisan
Hukum waris di Indonesia tidak tunggal. Tiga sistem berjalan paralel:Hukum waris Islam (faraidh) — diatur dalam KHI Buku II (Pasal 171–193), diterapkan di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam....