Hak Pekerja
Upah, lembur, cuti, PHK & pesangon, PKWT/PKWTT, dan BPJS Ketenagakerjaan — di bawah UU 13/2003 jo. UU Cipta Kerja 6/2023.
Covered in this guide:
Hak Anda sebagai pekerja diatur UU 13/2003 yang banyak pasalnya diubah UU Cipta Kerja 6/2023 — terutama soal kontrak PKWT, pengupahan, dan PHK. Aturan teknisnya di PP 35/2021 (kontrak, jam kerja, PHK) dan PP 36/2021 (UMP/UMK). Kalau hak Anda dilanggar, jalurnya: bipartit dengan perusahaan dulu, lalu Disnaker untuk mediasi, lalu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di ibu kota provinsi.
Undang-Undang Pokok
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU 13/2003 (sebagian diubah oleh UU 6/2023)
Kerangka utama: definisi pekerja, jam kerja, upah, cuti, K3, serikat pekerja, perselisihan, dan PHK.
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
UU 6/2023 (penetapan Perppu 2/2022)
Mengubah pasal-pasal kunci UU 13/2003: PKWT (maks. 5 tahun), formula upah minimum, alih daya, dan komponen pesangon.
PP No. 35 Tahun 2021
PP 35/2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK
Aturan teknis kontrak waktu tertentu, lembur, alasan PHK, dan formula pesangon/penghargaan masa kerja.
PP No. 36 Tahun 2021
PP 36/2021 tentang Pengupahan
Formula UMP/UMK tahunan, struktur dan skala upah, upah lembur, dan upah saat tidak masuk kerja.
UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
UU 24/2011 jo. UU 40/2004 SJSN
Mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JHT, JKM, JP) dan BPJS Kesehatan.
UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
UU 21/2000
Menjamin kebebasan berserikat, perundingan kolektif, dan perlindungan dari diskriminasi anti-serikat.
UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA)
UU 4/2024
Memperluas cuti melahirkan: minimal 3 bulan, dapat diperpanjang sampai 3 bulan tambahan dengan keterangan dokter.
Upah Minimum (UMP/UMK)
Indonesia tidak punya satu angka upah minimum nasional. Yang ada adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan setiap Gubernur, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang boleh ditetapkan untuk d...
Jam Kerja & Upah Lembur
Hukumnya cukup jernih: 40 jam seminggu adalah pagar atas. UU 13/2003 Pasal 77 memberi dua pola yang sah:7 jam/hari × 6 hari kerja = 40 jam/minggu (umumnya pabrik dan retail).8 jam/hari × 5 hari kerja...
Cuti Tahunan & Cuti Melahirkan
Hak cuti di Indonesia bercabang. Yang paling sering dipakai ada empat: cuti tahunan, cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti penting (menikah, melahirkan istri, anak khitan, dll.).Cuti tahunan — 12 hari...
PHK & Hak Pesangon
PHK di Indonesia tidak bisa terjadi dengan satu pesan WhatsApp. Hukumnya berlapis: UU 13/2003 menentukan apa yang boleh jadi alasan, UU 2/2004 menentukan jalannya sengketa, dan PP 35/2021 menentukan f...
Kontrak Kerja: PKWT vs PKWTT
Indonesia mengenal dua jenis hubungan kerja:PKWT — Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alias kontrak. Ada batas waktu di depan.PKWTT — Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, alias karyawan tetap. Berakhi...
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan adalah badan publik yang mengelola jaminan sosial bagi pekerja Indonesia. Berbeda dengan BPJS Kesehatan (yang mengurus layanan rumah sakit), BPJS Ketenagakerjaan punya empat progr...
Serikat Pekerja & Hak Mogok
UU 21/2000 menjamin kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional yang turunan dari Pasal 28E UUD 1945 dan Konvensi ILO No. 87 (yang sudah Indonesia ratifikasi). Membentuk serikat di Indonesia tidak...
Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
Hukum K3 Indonesia adalah lapisan undang-undang yang sudah berusia 56 tahun, ditambal-tambalkan tanpa pernah diganti total: UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 3 ayat 1 mengatur 18 sy...