DI Yogyakarta Upah Minimum (UMP/UMK) Laws (2026)
About this article
Ditinjau oleh Tim Redaksi Commoner Law. Sumber: peraturan.bpk.go.id, JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung, OJK, Kementerian Kesehatan, Imigrasi, dan BP2MI. Variasi provinsi mengacu pada Qanun Aceh, UU Otsus Papua, UU Keistimewaan DIY, dan Pergub DKI Jakarta. Ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami untuk pemahaman umum — ini adalah konten edukatif, bukan nasihat hukum. Standar editorial kami
Apa hak ini?
Indonesia tidak punya satu angka upah minimum nasional. Yang ada adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan setiap Gubernur, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan untuk daerah tertentu, serta Upah Minimum Sektoral (UMSP/UMSK) yang dihidupkan kembali lewat PP 49/2025 untuk sektor-sektor spesifik. Kalau di daerah/sektor Anda ada UMK atau UMSK, maka angka tertinggi itulah yang berlaku — bukan sekadar UMP.
Melalui PP 49/2025 (Perubahan Kedua atas PP 36/2021), pemerintah mengubah formula penyesuaian: kenaikan = inflasi + (pertumbuhan ekonomi × indeks tertentu). Indeks (alfa) yang sebelumnya dibatasi maksimal 0,3, kini diperlebar menjadi 0,5 hingga 0,9, dan pengecualian perhitungan inflasi telah dihapus. Untuk penetapan 2026, batas waktu pengumuman adalah 24 Desember 2025, berlaku efektif 1 Januari tahun berikutnya.
Aturan ini hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Untuk yang sudah 1 tahun ke atas, pengupahannya mengikuti struktur dan skala upah yang wajib dibuat perusahaan (PP 49/2025 menegaskan kewajiban ini berbasis kemampuan, produktivitas, dan masa kerja) — di mana upah biasanya naik bertahap dari UMP/UMK ke atas.
- Membayar di bawah UMP/UMK/UMSP adalah tindak pidana — UU 13/2003 Pasal 185 mengancam 1-4 tahun penjara dan/atau denda Rp100 juta-400 juta. Pengusaha yang negosiasi bayar di bawah upah minimum melanggar hukum, meski pekerja setuju.
- Ada aturan khusus untuk usaha mikro dan kecil — upah disepakati antara pekerja dan pengusaha minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat dan 25% di atas garis kemiskinan provinsi.
Kapan berlaku?
Aturan UMP/UMK/UMS berlaku untuk:
- Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, baik PKWT maupun PKWTT, di setiap sektor selain usaha mikro dan kecil.
- Pekerja harian lepas, borongan, atau pekerjaan yang dibayar berdasarkan satuan hasil — perhitungannya ditarik ke ekuivalen bulanan UMP/UMK.
- Pekerja yang sudah ≥ 1 tahun kerja: yang berlaku adalah struktur dan skala upah perusahaan, tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.
Apa yang dilakukan kalau perusahaan membayar di bawah UMP/UMK
Sebelum mengadu, kumpulkan dulu bukti tertulis. Pengaduan tanpa slip gaji = pengaduan yang lemah.
- Cek angka UMP/UMK/UMS tahun berjalan di kota Anda — situs Disnaker provinsi atau Kemnaker (kemnaker.go.id) selalu memuat SK Gubernur.
- Kumpulkan slip gaji 3-6 bulan terakhir, surat kontrak, dan rekap absensi. Hitung selisihnya per bulan.
- Sampaikan secara tertulis ke HRD/atasan (perundingan bipartit) dengan tembusan email — UU 2/2004 mensyaratkan langkah ini sebelum mediasi.
- Bawa ke Disnaker kota/kabupaten jika perundingan bipartit 30 hari gagal. Lampirkan risalah bipartit yang gagal.
Apa yang TIDAK boleh Anda lakukan?
- Jangan tanda tangan kontrak yang menetapkan upah pokok di bawah UMP/UMK — secara hukum batal, tetapi dokumen itu akan dipakai pengusaha untuk berkelit.
- Jangan resign dulu sebelum mengamankan dokumen. Setelah keluar, akses ke slip gaji dan absensi sering terputus — buat salinan sekarang.
- Jangan menunggu lebih dari 1 tahun. Hak atas upah lewat dari 2 tahun memang tidak hangus (KUHPerdata Pasal 1968), tapi semakin lama semakin susah membuktikan jam kerja.
- Jangan terima alasan "perusahaan rugi". Penangguhan UMP sudah dihapus sejak PP 36/2021 — kalau perusahaan benar-benar tidak mampu, jalurnya PHK dengan pesangon, bukan pemotongan upah sepihak.
Perbedaan DI Yogyakarta dari hukum nasional
UMP DI Yogyakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.417.495 lewat Keputusan Gubernur DIY Nomor 442 Tahun 2025, naik 6,78% dari UMP 2025 dan masih menjadi UMP terendah secara nasional. UMP berlaku 1 Januari 2026 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun — di atas itu mengikuti struktur dan skala upah perusahaan (PP 36/2021 Pasal 21 jo. PP 49/2025).
UMK kabupaten/kota DIY (Kepgub DIY Nomor 443 Tahun 2025) bervariasi: Kota Yogyakarta tertinggi Rp 2.827.593, Kabupaten Gunungkidul terendah Rp 2.468.378 — semuanya di atas UMP karena Pasal 6 ayat (3) PP 36/2021 mewajibkan UMK lebih tinggi dari UMP.
Jika perusahaan membayar di bawah UMP/UMK, itu pelanggaran pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja. Anda dapat menuntut selisih upah plus sanksi administratif lewat pengaduan ke Disnakertrans DIY.
Langkah tambahan di DI Yogyakarta
Pengaduan upah di bawah UMP/UMK lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY di nakertrans.jogjaprov.go.id. Anda juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Yogyakarta jika mediasi tidak berhasil.
Dasar Hukum: Kepgub DIY No. 442 Tahun 2025 (UMP 2026 = Rp 2.417.495); Kepgub DIY No. 443 Tahun 2025 (UMK 2026); UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 36 Tahun 2021 jo. PP No. 49 Tahun 2025
Pertanyaan Umum
Apakah ada UMR nasional di Indonesia?
Tidak. Yang berlaku adalah UMP per provinsi, UMK per kabupaten/kota, dan UMSP/UMSK sektoral. Berdasarkan aturan khusus transisi PP 49/2025, Gubernur menetapkan UMP/UMK/UMS tahun 2026 paling lambat 24 Desember 2025 — untuk berlaku efektif 1 Januari 2026. Kalau di daerah/sektor Anda ada UMK/UMS, maka upah minimum tertinggi yang berlaku.
Apakah pekerja boleh sepakat dibayar di bawah UMP?
Tidak. Kesepakatan semacam itu batal demi hukum (UU 13/2003 Pasal 91). Lebih jauh, sengaja membayar di bawah upah minimum adalah tindak pidana — Pasal 185 mengancam 1–4 tahun penjara dan/atau denda Rp100 juta–400 juta. Tanda tangan pekerja tidak menghapus pidana ini.
Apa formula kenaikan UMP/UMK saat ini?
Sejak PP 36/2021, kenaikan dihitung berdasarkan rumus: inflasi + (pertumbuhan ekonomi × indeks alfa). Indeks alfa antara 0,1 dan 0,3, ditetapkan tiap tahun. Data BPS jadi rujukan. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dipakai sebelum 2021 sudah tidak digunakan lagi sebagai dasar perhitungan.
Bagaimana mengadu kalau dibayar di bawah UMP?
Tahap pertama: bipartit — sampaikan tertulis ke HRD. Kalau buntu, lapor ke Disnaker provinsi/kota untuk mediasi (mediator memberi anjuran dalam 30 hari kerja). Kalau anjuran ditolak, ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di PN ibu kota provinsi — bebas biaya untuk gugatan di bawah Rp150 juta. Bawa slip gaji, kontrak, dan rekap absensi.
What is the upah minimum (ump/umk) right in Indonesia?
Indonesia tidak punya satu angka upah minimum nasional. Yang ada adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan setiap Gubernur, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan untuk daerah tertentu, serta Upah Minimum Sektoral (UMSP/UMSK) yang dihidupkan kembali lewat PP 49/2025 untuk sektor-sektor spesifik. Kalau di daerah/sektor Anda ada UMK atau UMSK, maka angka tertinggi itulah yang berlaku — bukan sekadar UMP.Melalui PP 49/2025 (Perubahan Kedua atas PP 36/2021), pemerintah mengubah formula penyesuaian: kenaikan = inflasi + (pertumbuhan ekonomi × indeks tertentu). Indeks (alfa)...
Kapan upah minimum (ump/umk) berlaku?
Aturan UMP/UMK/UMS berlaku untuk:Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, baik PKWT maupun PKWTT, di setiap sektor selain usaha mikro dan kecil.Pekerja harian lepas, borongan, atau pekerjaan yang dibayar berdasarkan satuan hasil — perhitungannya ditarik ke ekuivalen bulanan UMP/UMK.Pekerja yang sudah ≥ 1 tahun kerja: yang berlaku adalah struktur dan skala upah perusahaan, tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.
Perusahaan saya bayar di bawah UMP — apa yang harus saya lakukan di Indonesia?
Sebelum mengadu, kumpulkan dulu bukti tertulis. Pengaduan tanpa slip gaji = pengaduan yang lemah.Cek angka UMP/UMK/UMS tahun berjalan di kota Anda — situs Disnaker provinsi atau Kemnaker (kemnaker.go.id) selalu memuat SK Gubernur.Kumpulkan slip gaji 3-6 bulan terakhir, surat kontrak, dan rekap absensi. Hitung selisihnya per bulan.Sampaikan secara tertulis ke HRD/atasan (perundingan bipartit) dengan tembusan email — UU 2/2004 mensyaratkan langkah ini sebelum mediasi.Bawa ke Disnaker kota/kabupaten jika perundingan bipartit 30 hari gagal. Lampirkan risalah bipartit yang gagal.
Kesalahan apa yang harus saya hindari dengan upah minimum (ump/umk)?
Jangan tanda tangan kontrak yang menetapkan upah pokok di bawah UMP/UMK — secara hukum batal, tetapi dokumen itu akan dipakai pengusaha untuk berkelit.Jangan resign dulu sebelum mengamankan dokumen. Setelah keluar, akses ke slip gaji dan absensi sering terputus — buat salinan sekarang.Jangan menunggu lebih dari 1 tahun. Hak atas upah lewat dari 2 tahun memang tidak hangus (KUHPerdata Pasal 1968), tapi semakin lama semakin susah membuktikan jam kerja.Jangan terima alasan "perusahaan rugi". Penangguhan UMP sudah dihapus sejak PP 36/2021 — kalau perusahaan benar-benar tidak mampu,...
Upah Minimum (UMP/UMK) in other states
Same topic, different jurisdiction. Pick the one that applies to you.