Upah Minimum (UMP/UMK) di DKI Jakarta
Ditinjau oleh Tim Redaksi Commoner Law. Sumber: peraturan.bpk.go.id, JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung, OJK, Kementerian Kesehatan, Imigrasi, dan BP2MI. Variasi provinsi mengacu pada Qanun Aceh, UU Otsus Papua, UU Keistimewaan DIY, dan Pergub DKI Jakarta. Ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami untuk pemahaman umum — ini adalah konten edukatif, bukan nasihat hukum. Standar editorial kami
Apa hak ini?
Indonesia tidak punya satu angka upah minimum nasional. Yang ada adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan setiap Gubernur, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang boleh ditetapkan untuk daerah yang pertumbuhan ekonomi atau inflasinya berbeda dari rata-rata provinsi. Kalau di kota Anda ada UMK, maka UMK yang berlaku — bukan UMP.
Sejak PP 36/2021, formula kenaikannya tidak lagi mengandalkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti dulu. Rumusnya kini: UMP/UMK tahun berikutnya = UMP/UMK berjalan + (inflasi + (pertumbuhan ekonomi × indeks tertentu)) × UMP/UMK berjalan. Indeks (alfa) ditetapkan antara 0,1 dan 0,3. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi diambil dari BPS. Gubernur wajib mengumumkan UMP paling lambat 21 November dan UMK paling lambat 30 November untuk berlaku 1 Januari tahun berikutnya.
Aturan ini hanya untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Untuk yang sudah 1 tahun ke atas, pengupahannya mengikuti struktur dan skala upah yang wajib dibuat perusahaan (PP 36/2021 Pasal 21) — di mana upah biasanya naik bertahap dari UMP/UMK ke atas.
- Membayar di bawah UMP/UMK adalah tindak pidana — UU 13/2003 Pasal 185 mengancam 1–4 tahun penjara dan/atau denda Rp100 juta–400 juta. Pengusaha yang "hanya" nego di bawah UMP melanggar hukum, bahkan jika pekerjanya tanda tangan setuju.
- Penangguhan UMP (untuk perusahaan yang tidak mampu) sudah dihapus sejak PP 36/2021. Yang ada sekarang hanyalah aturan khusus untuk usaha mikro dan kecil — di mana upah disepakati antara pekerja dan pengusaha minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat dan 25% di atas garis kemiskinan.
Kapan berlaku?
Aturan UMP/UMK berlaku untuk:
- Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, baik PKWT maupun PKWTT, di setiap sektor selain usaha mikro dan kecil.
- Pekerja harian lepas, borongan, atau pekerjaan yang dibayar berdasarkan satuan hasil — perhitungannya ditarik ke ekuivalen bulanan UMP/UMK.
- Pekerja yang sudah ≥1 tahun kerja: yang berlaku adalah struktur dan skala upah perusahaan, tidak boleh lebih rendah dari UMP/UMK.
Apa yang dilakukan kalau perusahaan membayar di bawah UMP/UMK
Sebelum mengadu, kumpulkan dulu bukti tertulis. Pengaduan tanpa slip gaji = pengaduan yang lemah.
- Cek angka UMP/UMK tahun berjalan di kota Anda — situs Disnaker provinsi atau Kemnaker (kemnaker.go.id) selalu memuat SK Gubernur per November.
- Kumpulkan slip gaji 3–6 bulan terakhir, surat kontrak, dan rekap absensi. Hitung selisihnya per bulan.
- Sampaikan secara tertulis ke HRD/atasan (perundingan bipartit) dengan tembusan email — UU 2/2004 mensyaratkan langkah ini sebelum mediasi.
- Kalau buntu, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan kota/provinsi untuk mediasi tripartit. Mediator wajib memberi anjuran tertulis dalam 30 hari kerja.
- Tidak puas dengan anjuran? Ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri ibu kota provinsi. Tidak ada biaya pengadilan untuk gugatan di bawah Rp150 juta (UU 2/2004 Pasal 58).
- Untuk indikasi pidana (sengaja membayar di bawah UMP), Disnaker bisa merekomendasikan ke Pengawas Ketenagakerjaan untuk penindakan PPNS.
Apa yang TIDAK boleh Anda lakukan?
- Jangan tanda tangan kontrak yang menetapkan upah pokok di bawah UMP/UMK — secara hukum batal, tetapi dokumen itu akan dipakai pengusaha untuk berkelit.
- Jangan resign dulu sebelum mengamankan dokumen. Setelah keluar, akses ke slip gaji dan absensi sering terputus — buat salinan sekarang.
- Jangan menunggu lebih dari 1 tahun. Hak atas upah lewat dari 2 tahun memang tidak hangus (KUHPerdata Pasal 1968), tapi semakin lama semakin susah membuktikan jam kerja.
- Jangan terima alasan "perusahaan rugi". Penangguhan UMP sudah dihapus sejak PP 36/2021 — kalau perusahaan benar-benar tidak mampu, jalurnya PHK dengan pesangon, bukan pemotongan upah sepihak.
Perbedaan DKI Jakarta dari hukum nasional
Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DKI lewat Peraturan Gubernur (Pergub) setiap bulan November dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. UMP DKI hampir selalu menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia karena memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi DKI yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Berbeda dari kebanyakan provinsi lain, di DKI tidak ada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terpisah untuk lima kota administrasi (Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur). Yang berlaku adalah UMP DKI tunggal. Pengecualian historis adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang dalam beberapa tahun pernah memiliki upah minimum kabupaten tersendiri, namun praktiknya kembali mengikuti UMP DKI.
Selain UMP, beberapa sektor di DKI memiliki Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk industri tertentu (misalnya otomotif, kimia, elektronik) yang nilainya lebih tinggi dari UMP. UMSP juga ditetapkan lewat Pergub setelah pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.
Jika perusahaan membayar di bawah UMP/UMSP, itu adalah pelanggaran pidana berdasarkan UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja. Anda dapat menuntut selisih upah plus sanksi administratif lewat pengaduan ke Disnakertrans DKI.
Langkah tambahan di DKI Jakarta
Adukan pelanggaran upah ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta lewat portal disnakertrans.jakarta.go.id. Anda juga dapat menggunakan kanal pengaduan JAKI atau CRM (Cepat Respon Masyarakat) milik Pemprov DKI.
Dasar Hukum: UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan; Pergub DKI tentang UMP dan UMSP yang ditetapkan setiap tahun
Pertanyaan Umum
Apakah ada UMR nasional di Indonesia?
Tidak. Sejak revisi PP Pengupahan, yang berlaku adalah UMP per provinsi dan UMK per kabupaten/kota. Gubernur wajib mengumumkan UMP paling lambat 21 November dan UMK paling lambat 30 November setiap tahun — keduanya berlaku 1 Januari tahun berikutnya. Kalau di kota Anda ada UMK, UMK yang dipakai; kalau tidak, UMP provinsi.
Apakah pekerja boleh sepakat dibayar di bawah UMP?
Tidak. Kesepakatan semacam itu batal demi hukum (UU 13/2003 Pasal 91). Lebih jauh, sengaja membayar di bawah upah minimum adalah tindak pidana — Pasal 185 mengancam 1–4 tahun penjara dan/atau denda Rp100 juta–400 juta. Tanda tangan pekerja tidak menghapus pidana ini.
Apa formula kenaikan UMP/UMK saat ini?
Sejak PP 36/2021, kenaikan dihitung berdasarkan rumus: inflasi + (pertumbuhan ekonomi × indeks alfa). Indeks alfa antara 0,1 dan 0,3, ditetapkan tiap tahun. Data BPS jadi rujukan. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dipakai sebelum 2021 sudah tidak digunakan lagi sebagai dasar perhitungan.
Bagaimana mengadu kalau dibayar di bawah UMP?
Tahap pertama: bipartit — sampaikan tertulis ke HRD. Kalau buntu, lapor ke Disnaker provinsi/kota untuk mediasi (mediator memberi anjuran dalam 30 hari kerja). Kalau anjuran ditolak, ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di PN ibu kota provinsi — bebas biaya untuk gugatan di bawah Rp150 juta. Bawa slip gaji, kontrak, dan rekap absensi.
Kapan upah minimum (ump/umk) berlaku?
Aturan UMP/UMK berlaku untuk:Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, baik PKWT maupun PKWTT, di setiap sektor selain usaha mikro dan kecil.Pekerja harian lepas, borongan, atau pekerjaan yang dibayar berdasarkan satuan hasil — perhitungannya ditarik ke ekuivalen bulanan UMP/UMK.Pekerja yang sudah ≥1 tahun kerja: yang berlaku adalah struktur dan skala upah perusahaan, tidak boleh lebih rendah dari UMP/UMK.
Perusahaan saya bayar di bawah UMP — apa yang harus saya lakukan di Indonesia?
Sebelum mengadu, kumpulkan dulu bukti tertulis. Pengaduan tanpa slip gaji = pengaduan yang lemah.Cek angka UMP/UMK tahun berjalan di kota Anda — situs Disnaker provinsi atau Kemnaker (kemnaker.go.id) selalu memuat SK Gubernur per November.Kumpulkan slip gaji 3–6 bulan terakhir, surat kontrak, dan rekap absensi. Hitung selisihnya per bulan.Sampaikan secara tertulis ke HRD/atasan (perundingan bipartit) dengan tembusan email — UU 2/2004 mensyaratkan langkah ini sebelum mediasi.Kalau buntu, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan kota/provinsi untuk mediasi tripartit. Mediator wajib memberi anjuran tert...
Kesalahan apa yang harus saya hindari dengan upah minimum (ump/umk)?
Jangan tanda tangan kontrak yang menetapkan upah pokok di bawah UMP/UMK — secara hukum batal, tetapi dokumen itu akan dipakai pengusaha untuk berkelit.Jangan resign dulu sebelum mengamankan dokumen. Setelah keluar, akses ke slip gaji dan absensi sering terputus — buat salinan sekarang.Jangan menunggu lebih dari 1 tahun. Hak atas upah lewat dari 2 tahun memang tidak hangus (KUHPerdata Pasal 1968), tapi semakin lama semakin susah membuktikan jam kerja.Jangan terima alasan "perusahaan rugi". Penangguhan UMP sudah dihapus sejak PP 36/2021 — kalau perusahaan benar-benar tidak mampu, jalur...